//
Ada Skenario Jatuhkan Dahlan Iskan | Survey : Dahlan Iskan Tak Tertandingi | KPK Pastikan Jemput Paksa Anas | Fakultas Kedokteran Unsrat Manado Kembali Panas | Tangker Karam, BBM Cemari Laut Tagulandang | Sendikat Sejata Api Filipina Masih Berkeliaran | Langganan Manado Post Gratis ke Hongkong-Macau | Manado Waspada Bencana | Sebelas Ribu Warga Manado Tanpa NIK-KK
news menu leftnews menu right

 

Home Minahasa Bantuan Hukum Yang Officium Nobile


Bantuan Hukum Yang Officium Nobile PDF Print E-mail
Friday, 16 August 2013 02:54

14 April 1949. Tiga orang advokat duduk didepan. Mereka berhadap-hadapan. Didepannya beberapa orang berambut pirang. Mereka tengah berunding. Bertempat di hotel Des Indies, Batavia. Indonesia dan Belanda melakukan perundingan bilateral. Seorang wakil dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditunjuk menjadi saksi.

Kala itu, Indonesia masih dalam masa pasca kemerdekaan. Yang berunding bukan Soekarno atau Muhammad Hatta. Karena keduanya tengah ditawan Belanda. Indonesia diwakili sejumlah advokat. Antara lain Mr. Mohammad Roem, Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Johanes Latuharhary, Prof. Dr. Supomo, Leimena, dan A.K. Pringgodigdo. Dua nama didepan itulah advokat-nya. Mereka berada digaris depan perundingan. Sementara Belanda tak mau kalah. Sejumlah penjabatnya diturunkan ke Batavia. Mereka dipimpin oleh Dr. J.H. van Royen dengan anggota-anggota Mr. N.S. Blom, Mr. A. Jacob, Dr. J.J. van der Velde, dan empat orang penasihat. Perundingan itu dikenal dengan Roem-Royen.

Belanda menuntut Indonesia berhenti bergerilya dan mengijinkan mereka masuk lagi. Tapi Roem dan Sastroamidjojo, mementahkan tawaran itu. Pihak Indonesia meminta Belanda mengakui pengembalian pemerintah RI disertai dengan pengakuan kedaulatan atas wilayah tertentu dari mereka. Semula Belanda tak setuju. Tapi dalil dan argumentasi Roem cs tak bisa dikalahkan Belanda. PBB menyetujui. Kesepakatan pun terjadi.

Kisah itu menunjukkan kehebatan advokat kita era dulu. Kepiawaian Roem dan Sastroamidjojo sebagai advokat, dibaktikan untuk menyelamatkan Indonesia. Begitu juga diperundingan berikutnya, Konferensi Meja Bundar (KMB). Para advokat kita banyak berperan disana. Merekalah yang menyusun pembelaan Indonesia disana. Padahal mereka adalah jebolan Universitas di Belanda. Keduanya lulusan Meester in de Raechten (sarjana hukum) dari Universitas Leiden, Belanda.

Tak hanya mereka saja. Sejumlah advokat lainnya juga berkiprah serupa. Ada Iwa Koesoemasoemantri, AA Maramis, Tumenggung Wongsonagoro, Mas Besar Martokusumo, Mas Susanto Tirtoprojo, Muhammad Yamin, Raden Ahmad Subarjo, Raden Hindromartono, Raden Mas Sartono, Raden Panji Singgih, Raden Samsudin, Raden Suwandi, Raden, Sastromulyono, Raden Ayu Maria Ulfah Santoso, Iskak Cokroadisuryo, Djodi Gondokusumo, RM. Sartono, dan R. Sastro Mulyono.Merekalah advokat generasi pertama Indonesia.

Di era itu, para advokat mempertontonkan bagaimana melakukan bantuan hukum cuma-cuma (probono). Mereka tak melulu beracara membela klien yang berbayar. Tapi bantuan hukum demi membela negara.
Termasuk ketika membela Soekarno. Waktu itu, Bung Karno diadili karena dituding melanggar pidana buatan Belanda. Dia ditahan beberapa lama. Kemudian disidangkan untuk diberi hukuman. Bung Karno disidangkan dengan hakim ketua Mr. Siegenbeek van Heukelom, ditambah dua hakim pribumi yakni R.Kartakoesoemah dan R. Wiranataatmadja, dengan Jaksa Penuntut R. Soemadisoerja
Kala itulah advokat Indonesia datang sebagai pembela. Bukan hanya seorang, tapi mereka berlomba ingin mendampingi Soekarno di landraad Bandung (kini gedung “Indonesia menggugat”). Tercatat R. Idih Prawiradipoetra, Sartono, Sastromoeljono, Lukman Wiriadinata, Iskaq Tjokrohadisurjo dan lainnya sebagai pembela Bung Karno. Mereka tak dibayar sepeserpun. Murni melakukan bantuan hukum. Disaat itulah, Bung Karno menyampaikan pleidoi yang kemudian dikenal dengan “Indonesia Menggugat”.
Para advokat generasi pertama itu dengan apik menunjukkan bagaimana semangat bantuan hukum. Upaya itu ternyata sukses menjadi wahana menuju kedaulatan negara. Begitulah ampuhnya bantuan hukum probono.
Bantuan Hukum
Sejarah berkata bahwa bantuan hukum ternyata sangat penting. Terlebih bagi sejarah Indonesia. Berkat bantuan hukum para advokat, Indonesia bisa menorehkan kedaulatannya. Kini, setelah 60 tahun lebih merdeka, bantuan hukum mulai agak dilupakan. Para advokat terlena dengan keglamorannya. Bantuan hukum hanya dianggap sebagai pekerjaan advokat kelas bawah. Malah dianggap sebagai ajang pembelajaran advokat pemula. Alhasil derajat bantuan hukum seolah menjadi rendah.

Padahal filosofi bantuan hukum cukup tinggi. Dalam UU Advokat, diwajibkan setiap advokat untuk memberi bantuan hukum. Tapi klausul ini berlum berjalan optimal. Masih banyak advokat yang mengesampingkan kewajiban probono. Advokat sibuk dengan klien yang berbayar. Tak heran kemudian dikenal adagium “maju tak gentar membela yang bayar”. Ini tercipta karena kewajiban probono mulai ditinggalkan para advokat.

Padahal advokat adalah profesi mulia (officium nobile). Bukan profesi yang sekedar mengejar materi berlimpah semata. Bantuan hukum gratis juga melekat pada diri setiap advokat. Jadi bantuan hukum probono sejatinya bukan sesuatu yang hina. Tapi juga kegiatan mulia. Inilah yang harus dikedepankan.

Terlebih kini lahir UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum gratis, tak sembarangan. Pemerintah sudah memverifikasinya. Tercatat ada 310 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang layak memberikan layanan probono.  Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) adalah satu-satunya organisasi advokat yang mendapat sertifikasi bantuan hukum itu.

Karena memang memberikan bantuan hukum gratis buat kaum papa adalah amanat konstitusi. Sementara dari penelitian, 80 persen terpidana di Indonesia praktis tanpa didampingi pembela. Alasannya karena tidak memiliki biaya untuk membayar advokat. Tentu ini masalah yang tragis. Ini juga problem besar buat bangsa Indonesia. Karena sejatinya setiap orang wajib didampingi pembela kala berhadapan dengan hukum. Berarti kita masih gagal dalam memberikan layanan bantuan hukum gratis buat orang miskin.

Kondisi ini tentu harus diperbaiki. Para advokat mesti kembali turun ke lapangan probono. Kewajiban memberikan bantuan hukum gratis mesti digalakkan lagi. Karena konstitusi memberi bantuan hukum probono adalah demi menjaga peradaban bangsa. Agar bantuan hukum gratis bukan sekedar pekerjaan sambilan. Memberi bantuan hukum probono adalah pekerjaan mulia. Semulia profesi advokat itu sendiri. Karena memberi bantuan probono juga officium nobile.(***)

 

 

Manufaktur Hope - Dahlan Iskan

 



Kawanuapolis Ekonomi Pembangunan Editorial Pembaca&Penulis My Campus Kesehatan Nasional Internasional



Powered by Manado Post.