|
Tarif
Maksimal Naik 15 %
Wapres Bilang BBM Naik Dirasakan Orang Kaya, Subsidi Diberikan ke Rakyat
Miskin
MANADO- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Dinas
Perhubungan dan Organda tidak terburu-buru mengumumkan kenaikan harga
tarif angkutan umum, seiring kenaikan harga BBM. YLKI juga mengimbau
pemerintah di daerah-daerah untuk memperketat pengawasan selama masa
pra-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jangan sampai ada sopir
angkutan umum yang menaikkan tarif sebelum pemerintah pusat resmi
menetapkan kenaikan harga BBM. Jika sampai ada yang nakal, harus ditindak
tegas.
Lantas, berapa besar kenaikan tarif angkutan umum? Berdasarkan perhitungan
YLKI, maksimal hanya 15 persen saja. Alasan YLKI, kenaikan harga BBM tidak
harus berkorelasi linier dengan kenaikan tarif angkutan umum. ‘’Kalau pun
ternyata biaya operasional membengkak, kenaikan tarif angkutan umum
maksimal hanya 15 persen saja,’’ kata anggota YLKI Sudaryatmo, Rabu.
"Ada hitungan tertentu dengan banyak variabel untuk menentukan tarif
angkutan umum. Kenaikan BBM bahkan mungkin tidak mempengaruhi beban tarif
angkutan umum. Organda dan pemerintah harus terbuka membeberkan
hitungan-hitungan tersebut, sehingga masyarakat tidak menjadi sapi perah,"
imbau YLKI.
Dinas Perhubungan Sulut sendiri mengaku belum melakukan perhitungan.
Menurut Kadis Perhubungan Sulut Ir Roy O Roring, melalui Kabid Darat Drs
Joseph Purukan, kenaikan ini masih menunggu kepastian pusat. “Mengenai
tarif yang akan diberlakukan itu akan dibicarakan dengan pihak Pemprov.
Pastinya akan mencari solusi yang terbaik mengenai pemberlakuan tarif baru
dan sebelum tarif dinaikkan kami akan melakukan sosialisasi dahulu di
masyarakat. Jangan sampai sebelum SK Gubernur turun, sudah ada kebijakan
sendiri dari pihak sopir untuk menaikan tarif angkutan,” ujar Purukan.
Menyangkut tarif angkutan darat, berdasarkan perhitung koran ini, jika
naik 15 persen, angkutan kota dari Rp1.750 menjadi Rp2.000. begitu juga
dengan angkutan kota dalam provinsi (lihat grafis, red).
Sementara, Joy Oroh Kabid Perhubungan Laut Dishub Sulut mengatakan, kalau
kenaikan BBM sudah diumumkan, pihaknya akan langsung melakukan pertemuan
dengan Adpel dan pengusaha untuk memberlakukan tarif ekonomi yang baru.
“Masalah tarif khusus angkutan laut nantinya kami akan tunggu kepastian
pusat mengenai seberapa persen BBM akan dinaikkan itu akan dicari tahu
terlebih dahulu dan pemberlakuan tarif angkutan laut hanya tinggal
menyesuaikan. Karena untuk Sulut yang masuk angkutan laut provinsi hanya
rute Manado-Talaud, Manado-Sanger, dan Manado-Sitaro,” ujar Oroh.
UTANG INDONESIA MEMBENGKAK
Sementara, pemerintah terus berupaya meyakinkan rakyat mengenai manfaat
menaikkan harga bahan bakar minyak domestik. Selain menjanjikan pembagian
bantuan langsung tunai lebih dari Rp 15 triliun, pemerintah juga berjanji
mengalokasikan Rp 15 triliun dari penghematan subsidi BBM untuk membayar
utang luar negeri Indonesia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, kenaikan harga BBM berarti memaksa
orang kaya membeli BBM lebih mahal. Hasil penghematan subsidi akan
diberikan ke rakyat miskin dalam bentuk bantuan langsung tunai Rp 100 ribu
per kepala keluarga.
Kalla mengakui akan ada dana penghematan subsidi senilai Rp 15 triliun
yang masuk ke kas negara. Namun, dana itu tidak dipakai untuk bangun
gedung atau beli mobil dinas, melainkan untuk membayar utang luar negeri.
"Agar utang kita tidak makin banyak. Jadi tidak ada niat untuk menyulitkan
rakyat," ujar Wapres dalam keterangan pers usai seminar Peace Processes in
Indonesia di Jakarta kemarin (7/5).
Kalla menjanjikan kenaikan harga BBM Juni mendatang tidak akan melebihi 30
persen. Hal itu untuk menjamin agar dampak kebijakan tersebut, dalam
bentuk inflasi dan kenaikan suku bunga perbankan, tidak mengganggu
fundamental ekonomi maupun memperburuk krisis pangan nasional.
"Karena itu kita naikkan sedikit, 30 persen katakanlah, tetapi hasil
kenaikan itu 50 persen diberikan pada yang miskin, langsung kita kasih
uang cash sehingga daya belinya tetap terjaga," katanya.
“Kalau diukur kenaikan itu lebih banyak yang diberikan daripada yang
ditarik subsidinya. jadi sebenarnya mentransfer subsidi dari orang mampu
ke orang tidak mampu,” lanjutnya
Wapres juga meyakinkan dampak kenaikan harga BBM kali ini tidak akan
seperti kenaikan harga BBM pada Oktober 2005, yang mengerek inflasi hingga
17 persen. Akibatnya daya beli menurun, pertumbuhan ekonomi melambat,
jumlah pengangguran melonjak hingga 11 juta jiwa, angka kemiskinan meroket
hingga 36 juta jiwa, dan banyak kasus gizi buruk.
Menurut perhitungan pemerintah, bantuan langsung tunai yang diperoleh
masyarakat lebih besar dibandingkan jumlah subsidi yang ditarik dari
masyarakat miskin.
Dia mengilustrasikan, bila dalam sebulan masyarakat miskin menggunakan
minyak tanah yang naik Rp500 per liter, maka dampak kenaikan harga BBM
hanya Rp5 ribu per kepala keluarga.
"Mungkin biaya transportasi dan pangan naik Rp 20 ribu - Rp 30 ribu, tapi
kan kita kasih Rp 100 ribu per kepala keluarga. Jadi justru orang miskin
dapat uang lebih banyak," katanya.
"Jadi kalau Anda tidak setuju (kenaikan harga BBM), berarti Anda tidak
setuju rezeki orang miskin ditambah. Hati-hati saja kalau rezeki orang
kita halangi," lanjutnya.
Wapres kembali menegaskan bahwa subsidi BBM yang akan mencapai Rp 200
triliun bila harga minyak dunia lebih dari USD 122 per barel sebagian
besar dinikmati orang kaya. Buktinya, pemerintah masih memberi subsidi
yang besar pada komoditas yang dinikmati rakyat miskin, seperti minyak
tanah.
"Bensin sekarang ini harusnya sudah dihargai Rp 9 ribu per liter, tapi
kita jual sekarang Rp 4.500. Minyak tanah mungkin sudah Rp 10 ribu per
liter, tapi kita jual Rp 2 ribu, artinya kita masih subsidi Rp 8 ribu,"
terangnya.
Apalagi, kata Kalla, rakyat miskin juga masih akan tetap memperoleh
subsidi minyak dan listrik, bantuan langsung tunai, juga masih akan
ditambah dengan dengan asuransi kesehatan untuk rakyat miskin(Jamkesmas),
subsidi minyak goreng, operasi pasar komoditas pangan, dan pembagian beras
untuk rakyat miskin (raskin). "Jadi (bantuan untuk masyarakat miskin)
tidak benar-benar dicabut," tegasnya.
Oke, kalau tekad pemerintah sudah bulat akan menaikkan harga BBM maksimal
30 persen, kapan kebijakan itu akan mulai diterapkan? apakah benar akan
dipercepat menjadi pekan ketiga Mei seperti hasil kajian Departemen
Keuangan? Kalla dengan tangkas mengelak, "Anda mau menimbun minyak tanah
rupanya?" katanya tergelak. (cw-14/jpnn)
|