|
BBM Picu
Trafficking
PE Sulut Turun 0,9 %
MANADO— Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
ternyata tidak hanya memicu kenaikan harga bahan pokok, PHK massal dll. Di
Sulut, sangat mungkin dampaknya akan terjadi peningkatan persoalan
perempuan seperti trafficking (perdagangan perempuan dan anak).
Hal ini diakui Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setprov Sulut Dra Greety
Sumayku saat dihubungi kemarin. “Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup,
memungkinkan perempuan rela menjajakan dirinya. Modus lain yang biasa
dilakukan adalah penipuan para germo dengan iming-iming pekerjaan. Yang
jelas tiap tahun mengalami peningkatan 10-15 persen,” bebernya.
Ia menambahkan, berdasarkan investigasi selama ini Manado sebagai ibu kota
provinsi, sudah lama menjadi kawasan trafficking perempuan yang aman.
Karena terindikasi kuat mendapat backing dari oknum-oknum tertentu.
Bandara Sam Ratulangi dan Pelabuhan Bitung diduga kuat menjadi jalur
penyaluran perempuan ke Batam dan Papua. “Ini yang membuat sulit,” ujarnya.
Greety mencontohkan pelayaran Manado ke Papua 3 kali pemberangkatan dalam
1 minggu. “Kami mengindikasikan setiap pelayaran terjadi pengangkutan
perempuan Manado. Bayangkan, berapa saja dalam setahun?,” tanyanya.
Senada diungkapkan aktivis perempuan Sulut Vivi George. Menurutnya, BBM
berdampak kuat pada peningkatan kasus-kasus trafficking di Sulut. Ia
menjelaskan, selain faktor kemiskinan juga faktor gaya hidup kawula muda
Sulut yang terkesan hura-hura. Belum lagi faktor fisik perempuan Sulut
yang cantik-cantik. “Inilah faktor-faktor yang menjadi pendorong
terjadinya berbagai kasus terhadap perempuan,” tegasnya.
Tindak pidana perdagangan orang memang telah diatur dalam Perda 1 dan UU
nomor 21 tahun 2007. Namun, menurut Vivi, Perda tersebut masih lemah
karena masih bersifat administratif. Sedangkan UU masih lemah pada sistem
koordinasi para penegak hukum untuk menuntaskan kasus-kasus yang sudah
terangkat ke permukaan. “Langkah-langkah aparat penegak hukum sangat
penting. Yang sudah terangkat saja lama penindakannya, apalagi banyaknya
persoalan trafficking yang belum terungkap,” tambah aktivis Swara
Parangpuang Sulut.
Menanggapi hal tersebut, Greety menegaskan bahwa Perda dan UU sudah sangat
tegas dalam pemberian sanksi. “Kami sudah ketemu dengan Kapolda dan sudah
sepakat untuk membuka kembali kasus-kasus perempuan yang sudah pernah
terangkat namun belum ditindak,” ujarnya.
Selain Trafficking, kenaikan BBM juga berdampak pada faktor psikologis.
Karena latar belakang ekonomi yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT). Jumlah korban KDRT mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Hingga 2007, tercatat jumlah korban KDRT sebanyak 112 orang. Bahkan,
selang tahun 2006-2007 telah mengalami peningkatan lebih dari 50 persen.
“Memang diakui masih banyak pria yang kurang responsive terhadap gender,”
tegasnya.
Solusi yang bisa meminimalisir tindak pidana perdagangan perempuan dan
KDRT saat ini adalah kerjasama semua pihak baik pemerintah, penegak hukum,
LSM, media massa dan masyarakat. “Bersama kita bisa,” pungkasnya.
PE SULUT TURUN 0,9 %
Sementara itu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Sudah pasti
memukul ekonomi makro Sulut. Hampir semua sendi ekonomi terkena imbas,
jika rata-rata harga BBM subsidi naik 30 %. Dalam hitungan Bank Indonesia
Manado, kenaikan harga BBM memaksa pemerintah dan rakyat Sulut harus
menelan pil pahit. Target pertumbuhan ekonomi (PE) Sulut sekitar 6,5 %
sulit tercapai. Dengan kenaikan harga BBM subsidi 30 %, PE bakal
terkontraksi sebesar 0,9 %.
‘’Asumsi kami setelah sektor input maupun output dimasukkan, jika harga
BBM rata-rata naik 10 %, maka PE bisa terkoreksi sekitar 0,3 %. Berarti
kalau 30 % kenaikan BBM tinggal dikalikan tiga,’’kata Pemimpin Bank
Indonesia (BI) Manado Jeffrey Kairupan di ruang kerjanya.
Bukan hanya itu, target inflasi di kisaran 4 - 5 %, sangat sulit
dipertahankan. Menurut Kairupan didampingi pejabat teras BI Manado,
kenaikan BBM memantik pergerakan biaya produksi, biaya transportasi dan
ujung-ujungnya semua harga komoditi khususnya komoditi olahan akan
melonjak tajam. Sehingga memicu inflasi 4 % lebih.
‘’Jika harga BBM naik 10 %, tanpa melihat apakah sektor naik atau ceteris
paribus, menghasilkan inflasi 1,4 %. Nah kalau inflasi kumulatif sampai
akhir 2008 sebesar 4-5 %, sudah bisa dihitung berapa ketambahan kenaikan
inflasi,’’tandasnya.
Namun demikian, Sulut tidak akan larut terseret arus kenaikan harga BBM,
jika pemerintah maupun stakeholders lainnya memaksimalkan sektor pertanian.
Tidak ada jalan lain, selain mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor
fundamental Sulut. Berdasarkan data BPS PE trwulan IV 2007 sektor
pertanian menjadi sumber petumbuhan pertama dan penyumbang PDRB tertinggi
menurut lapangan usaha yaitu sebesar Rp 1.425 miliar atau 19,64 %.
‘’Makanya kami lagi mencari metode bagaimana kita dan perbankan menggenjot
dan fokus kepada sektor pertanian,’’kata Kairupan.
Menurut Kairupan, selama ini yang menggerakkan pembangunan ekonomi Sulut
adalah belanja pemerintah. Padahal, sumber pendanaan untuk menggerakkan
ekonomi paling bagus dari bank. ‘’Belanja pemerintah sebatas stimulus,
harusnya perbankan diberikan peran,’’katanya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) SUlut Jasa Bangun mengakui bahwa target
PE bisa terkoreksi, jika harga BBM naik. Bukan hanya itu, target inflasi
sulit dipertahankan, akibat administrated price. ‘’Tekanan inflasi paling
besar jika diakibatkan kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM,’’ kata
Jasa.
CARI SOLUSI
Sementara, kepastian naiknya harga BBM mau tidak mau pemerintah daerah
harus mengambil langkah konkrit. Dan, sektor yang berpotensi seperti
pariwisata, perikanan dan pertanian sangat diharapkan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat.
Kadis Pariwisata dan Budaya Edwin Silangen mengungkapkan, sektor
pariwisata memang sangat menjanjikan dan akan bisa menjawab harapan
masyarakat di tengah himpitan ekonomi ini. “ Sektor pariwisata sebagai
sektor unggulan nantinya bisa memberikan andil dalam peningkatan
pendapatan dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan berbagai iven di tahun 2008 ini akan
melibatkan dan memberdayakan masyarakat. Pihaknya akan memfasilitasi
pengusaha restoran dan IKM seperti warung-warung makanan khas dan souvenir
untuk bisa menyerap tenaga kerja. “Nah, ini akan memberikan multiplier
effect kepada masyarakat,” katanya.
Kepala Dinas pertanian dan Peternakan Sulut Ir Herry Rotinsulu mengatakan,
“Kenaikan harga BBM memang akan berdampak pada kegiatan pertanian. Tetapi
sudah saatnya beralih ke pertanian. Dengan mengoptimalkan lahan-lahan
pertanian yang masih kosong dan tetap melakukan kegiatan usaha tani agar
tetap berproduksi. Saat ini pemerintah siap membantu petani yang mengalami
kesulitan dalam menjalankan usaha taninya,” katanya. Ia menambahkan,
sekarang ini ada beberapa bantuan benih, pupuk, obat-obatan dan kredit
bagi petani. Peluang ini harus ditangkap pemerinta.
“Masalah kenaikan obat-obatan serta alat pertanian kami bisa memfasilitasi
petani dengan bantuan-bantuan alat lewat sistem kredit,” kata Herry
Rotinsulu.
Kadis Perikanan dan Kelautan Ir Xandramaya Lalu MS mengatakan, “ Bagi
budidaya perikanan dampak belum terlalu terasa karena secara keseluruhan
budidaya perikanan masih bersifat tradisional. Tetapi paling terasa adalah
penangkapan ikan di laut.”
Menurutnya, kenaikan BBM nelayan akan membatasi diri untuk pergi menangkap
ikan di laut. Karena harus diperhitungkan costnya. Kadang nelayan tidak
bisa memprediksikan kapan ikan itu banyak atau kurang. Diupayakan,
kegiatan penangkapan ikan tetap terlaksana dengan memperhitungkan costnya,
agar nelayan tidak dirugikan.
Pihaknya lagi mensosialisasikan agar segera beralih ke budidaya perikanan.
Untuk menghindari masalah ini, dengan jalan bagi kolam-kolam yang masih
kosong di Sulut akan diberdayakan diisi bibit ikan seperti Mas, Mujair,
Nila. Bibit-bibit ini bisa langsung diambil di kolam ikan Tatelu. Hal ini
dilakukan penyebaran bibit-bibit ikan di kolam-kolam agar 6 bulan ke depan
tetap tersedia ikan yang melimpah Di Sulut.
Begitu juga rumput laut. Akan diberikan bantuan untuk budidaya rumput
laut. “Sehingga sangat membantu terjadi peningkatan produksi perikanan dan
kelautan di Sulut terutama dalam menjelang pelasanaan WOC 2009,” ulas
Xandra. (cw-06/cw-02/cw-9/ham)
|