|
Sulut Patok Rp10,7 T
Untuk Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan 2009
JAKARTA- Rencana alokasi dana pemerintah tahun anggaran 2009 yang
diperjuangkan delegasi Sulut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Nasional (Musrenbangnas) mengalami peningkatan 40,25 persen atau menjadi
Rp 10,72 triliun dari TA 2008 sebesar Rp 7,64 triliun. Dana untuk kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan itu terdiri dari dana
sektoral, dekonsentrasi, tugas pembantuan, DAU, dan DAK.
Jika pada 2008, dana pemerintah yang masuk ke Sulut di pos anggaran
sektoral sebesar Rp 2,85 triliun, maka TA 2009 direncanakan bertambah
menjadi Rp 3,7 triliun. Sama halnya dengan dana dekonsentrasi yang dari Rp
481,09 miliar (TA 2008) diharapkan bisa naik menjadi Rp 856,47 miliar.
Untuk tugas pembantuan TA 2008 yang hanya Rp 275,32 miliar, ditargetkan
naik lebih dari 200 persen atau sekitar Rp 828,49 miliar. DAU diharapkan
bisa bertambah menjadi Rp 4,46 triliun dari TA 2008 yang jumlahnya Rp 3,43
triliun. Demikian juga DAK dari Rp 673,56 miliar direncanakan mengalami
peningkatan menjadi Rp 875,62 miliar.
Adapun dana Rp 10,72 triliun ini menurut Kepala Bappeda Sulut Dr Lucky
Londong adalah untuk membiayai 11 kegiatan yang menjadi prioritas
pembangunan 2009, yaitu peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan;
revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan pedesaan;
peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan; percepatan
pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi; peningkatan
investasi, eskpor dan kesempatan kerja; penguatan, pemantapan keamanan dan
ketertiban; penanganan bencana, pengurangan risiko bencana dan peningkatan
pemberantasan penyakit menular; pembangunan kawasan perbatasan;
pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
penyelenggaraan WOC dan Pemilu 2009.
Sedangkan usulan pendanaan SKPD Sulut pada 2009 berdasarkan kementerian/lembaga
totalnya mencapai Rp 1,71 triliun. Jumlah tersebut meliputi: Depdagri
sebesar Rp 254,24 miliar, Deptan Rp 305,17 miliar, Dep Perindustrian Rp
9,13 miliar, DESDM Rp 7,8 miliar, Dephub Rp 16,2 miliar, Depdiknas Rp
403,18 miliar, Depkes Rp 178,11 miliar, Depnakertrans Rp 109,63 miliar,
Depsos Rp 102,87 miliar, Dephut Rp 16,09 miliar, Dep Kelautan dan
Perikanan Rp 28,92 miliar, Dep PU Rp 171,7 miliar, Depbudpar Rp 30,35
miliar, KLH Rp 4,3 miliar, Kementrian Negara Koperasi dan UKM Rp 12,05
miliar, Depkominfo Rp 8 miliar, Arsip Nasional RI Rp 1,72 miliar, Dep
Perdagangan Rp 6,75 miliar, Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga Rp 12,77
miliar, Perpusatakaan Nasional Rp 3 miliar.
Lanjut Lucky, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan
mewujudkan ketahanan pangan di Sulut maka diusulkan subsidi pengoperasian
armada angkutan laut perintis dan program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa serta pengairan lainnya dapat dialokasikan pada
dana dekonsentrasi TA 2009. Demikian juga untuk pembangunan infrastruktur
dapat dialokasikan lanjutan pembangunan Manado By Pass II, Boulevard II,
Jalan Lingkar Amurang, Jalan Lingkar Barat Tomohon, Jalan Lintas Selatan
Sulut, Jalang Lingkar Pulau Talaud dan Sangihe.
”Sasaran pertumbuhan ekonomi Sulut 2008 sebesar 6,8 persen, dan
dipredikasi pada 2009 akan mencapai 7 persen. Untuk mencapai PE 2009, dari
bidang infrastruktur diperlukan kontribusi sebesar Rp 1,089 triliun dan
inilah yang akan kami perjuangkan dalam Musrenbangnas 2009,” tutur Lucky.
Dalam Musrenbangnas kemarin, salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah
Deplu dan Dephum dan HAM, khususnya Ditjen Imigrasi, TNI, Polri akan
mendukung kegiatan WOC di Sulut terkait dengan aspek protokoler, substansi,
media center, keimigrasian, persidangan, serta keamanan.(esy)
|